NADIKABAR.COM β Polri akan mendalami dan mendata perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait minimal 70 persen hasil IUP harus dinikmati negara.
βTentunya nanti kita akan datakan dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,β kata Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Kapolri memastikan bahwa Polri akan menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan pertambangan.
βUntuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung. Tapi kalau yang mengganggu, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, kita harus sama-sama tertibkan ini. Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,β katanya menjelaskan.
Dalam acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11), Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran agar minimal 70 persen hasil semua IUP dinikmati negara, dan bila perlu dengan menguasai saham perusahaan pemegang izin tersebut.
βKalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,β kata Prabowo.
Selain itu, Presiden menyebut seluruh ekspor kini harus melalui satu pintu agar volume yang dilaporkan sesuai dengan yang dikirim.
βKalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,β ujarnya. Menurut dia, gubernur di banyak daerah juga melaporkan masalah serupa.
Prabowo menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ia menegaskan sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi kekeluargaan.