NADIKABAR.COM — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menyatakan penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan, pendekatan ini diharapkan memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
"Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan," kata Kepala BRAN Dedi Prasetyo dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait, penyelesaian dapat diarahkan melalui mekanisme penataan batas kawasan, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial, maupun bentuk pemberdayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.