Kepala BRAN menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dukungan terhadap Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan," katanya menambahkan.