NADIKABAR.COM — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menyatakan penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan, pendekatan ini diharapkan memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

"Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan," kata Kepala BRAN Dedi Prasetyo dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait, penyelesaian dapat diarahkan melalui mekanisme penataan batas kawasan, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial, maupun bentuk pemberdayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dedi menjelaskan bahwa pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

"Negara harus memastikan keduanya berjalan bersama. Hutan tetap terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian penghidupan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, BRAN, kata Dedi, akan mendorong penguatan koordinasi teknis dalam sinkronisasi data, verifikasi lapangan, penyusunan peta prioritas, serta penentuan mekanisme penyelesaian konflik agraria dengan kementerian dan lembaga terkait.

Kepala BRAN menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dukungan terhadap Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan," katanya menambahkan.