"Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif," tegas dia.

Dedi menyadari, persoalan agraria semakin kompleks, baik terkait tumpang tindih penguasaan tanah, konflik hak, ketimpangan akses lahan, maupun kebutuhan tanah bagi pembangunan. Kondisi ini, terang dia, membutuhkan kelembagaan permanen yang memiliki kewenangan jelas, struktur proporsional, serta kemampuan mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas sektor hingga tingkat daerah.

"Mandat reforma agraria sangat luas dan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang efektif, memiliki pembagian kewenangan yang jelas, dan mampu mengambil keputusan secara terukur. Dukungan Bappenas menjadi penguatan strategis agar BRAN dapat segera bekerja secara optimal," ungkap Dedi.

Diketahui BRAN telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian/lembaga sejak dibentuk Presiden Prabowo. Tujuan audiensi adalah membangun sinergi dan kesamaan pandangan soal pelaksanaan reforma agraria.

"Sementara itu, penguatan sistem data agraria nasional membutuhkan integrasi informasi dari sekitar 20 hingga 30 kementerian/lembaga terkait," imbuh Dedi.