Dedi meyakini sistem data yang kuat menjadi prasyarat penting agar kebijakan penataan aset, penyelesaian konflik, dan pemberian akses ekonomi dilaksanakan berdasarkan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dedi menyampaikan penyelesaian SOTK BRAN ditargetkan sebelum akhir 2026.

"SOTK ini landasan penyusunan program, anggaran, kebutuhan SDM, dan kesiapan operasional tahun 2027," tutur dia.

Ketersediaan tanah dan kepastian hukum, lanjut Dedi, menjadi fondasi bagi keberhasilan berbagai program strategis tersebut. Oleh sebab itu penyelesaian konflik agraria harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.

"Keberhasilan reforma agraria tidak semata diukur dari luas tanah yang ditata atau diredistribusikan, tetapi dari berkurangnya konflik, pulihnya hak masyarakat, meningkatnya produktivitas, dan terbukanya kesempatan ekonomi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BRAN adalah manfaat nyata yang dirasakan rakyat," terang dia.

Terakhir, ia menambahkan, penyelenggaraan reforma agraria merupakan implementasi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta sila kelima Pancasila, yang pasa intinya berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.