NADIKABAR.COM — Peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Caecilia Suprapti Dwi Takariani menegaskan penguatan aspek institusional dan tata kelola merupakan fondasi utama dalam mewujudkan layanan transportasi publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
Dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis, Caecilia menyebut penyediaan fasilitas fisik seperti rampa maupun moda transportasi ramah disabilitas tidak akan berjalan berkelanjutan apabila tidak ditopang oleh kelembagaan, pembagian kewenangan yang jelas, pengawasan, serta komitmen lintas pemangku kepentingan.
"Aspek ini menekankan bahwa keberhasilan mobilitas terintegrasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan sistem operasional tetapi juga membutuhkan dukungan kelembagaan, pembagian kewenangan, komitmen para pemangku kepentingan serta regulasi yang menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas," katanya.
Caecilia mendorong pemerintah mengintegrasikan kebijakan aksesibilitas ke dalam pengembangan kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) serta membenahi konektivitas perjalanan awal dan akhir (first and last mile).