Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dini menyampaikan bahwa Kemenhub tengah menyiapkan aturan teknis turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 mengenai potongan tarif minimal 20 persen bagi penyandang disabilitas, sekaligus memperbarui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017.

Kemenhub juga berkomitmen menata akses trotoar dalam radius 500 meter di sekitar simpul transportasi agar menerus dan aman, serta melatih petugas garda terdepan (frontliner) termasuk penguasaan bahasa isyarat untuk melayani penumpang secara optimal.

Ke depan, pemerintah bersama BRIN dan komunitas disabilitas berencana membangun kawasan percontohan perjalanan inklusif dari pintu ke pintu guna memastikan seluruh mata rantai transportasi publik dapat diakses secara setara oleh seluruh warga negara.