NADIKABAR.COM β Peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Caecilia Suprapti Dwi Takariani menegaskan penguatan aspek institusional dan tata kelola merupakan fondasi utama dalam mewujudkan layanan transportasi publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
Dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis, Caecilia menyebut penyediaan fasilitas fisik seperti rampa maupun moda transportasi ramah disabilitas tidak akan berjalan berkelanjutan apabila tidak ditopang oleh kelembagaan, pembagian kewenangan yang jelas, pengawasan, serta komitmen lintas pemangku kepentingan.
"Aspek ini menekankan bahwa keberhasilan mobilitas terintegrasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan sistem operasional tetapi juga membutuhkan dukungan kelembagaan, pembagian kewenangan, komitmen para pemangku kepentingan serta regulasi yang menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas," katanya.
Caecilia mendorong pemerintah mengintegrasikan kebijakan aksesibilitas ke dalam pengembangan kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) serta membenahi konektivitas perjalanan awal dan akhir (first and last mile).
Ia menekankan perlunya pengembangan teknologi informasi multisensorik, integrasi sistem pembayaran dengan skema subsidi tarif bagi kelompok rentan, serta pelibatan aktif komunitas penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan hingga evaluasi layanan.
Sejalan dengan temuan BRIN, Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Dini Kusumahati Damarintan menyoroti tingginya beban biaya first and last mile yang harus ditanggung penyandang disabilitas akibat belum tersambungnya angkutan penghubung.
Sebagai contoh, lanjut dia, tim inklusi Kemenhub mencatat, biaya perjalanan kereta api rute Pasar SenenβKutoarjo bagi penumpang disabilitas mencapai Rp466.000 atau hampir dua kali lipat dibandingkan penumpang nondisfabilitas sebesar Rp255.500, karena membengkaknya ongkos angkutan lanjutan di awal dan akhir perjalanan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dini menyampaikan bahwa Kemenhub tengah menyiapkan aturan teknis turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 mengenai potongan tarif minimal 20 persen bagi penyandang disabilitas, sekaligus memperbarui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017.
Kemenhub juga berkomitmen menata akses trotoar dalam radius 500 meter di sekitar simpul transportasi agar menerus dan aman, serta melatih petugas garda terdepan (frontliner) termasuk penguasaan bahasa isyarat untuk melayani penumpang secara optimal.
Ke depan, pemerintah bersama BRIN dan komunitas disabilitas berencana membangun kawasan percontohan perjalanan inklusif dari pintu ke pintu guna memastikan seluruh mata rantai transportasi publik dapat diakses secara setara oleh seluruh warga negara.