NADIKABAR.COM — BRITACOM menyempurnakan panduan administrasi perpajakan melalui Tax Administration Product Portfolio (TAPP) 2.0 untuk memperkuat kapasitas administrasi perpajakan di berbagai yurisdiksi, termasuk dalam pengelolaan risiko, penyelesaian sengketa, dan kerja sama perpajakan internasional.
Sekretaris Eksekutif Sekretariat BRITACOM Huang Suhua menyampaikan penyempurnaan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Hong Kong 2025–2027 untuk menjawab kebutuhan praktis otoritas perpajakan di berbagai yurisdiksi anggota.
“Kami menghimpun masukan langsung mengenai berbagai kendala praktis serta studi kasus yang dikembangkan di masing-masing yurisdiksi. Seluruh masukan tersebut kemudian dihimpun dan disusun secara sistematis,” kata Huang pada agenda the 7th BRITACOF di Jakarta, Selasa.
Huang menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir, Sekretariat BRITACOM telah menyelenggarakan konsultasi secara luas di lingkungan komunitas untuk meningkatkan TAPP atau Portofolio Produk Administrasi Perpajakan dan Taxpayer Service Product Portfolio (TSPP) atau Portofolio Produk Layanan Wajib Pajak, dari versi 1.0 menjadi versi 2.0.
Prioritas yang teridentifikasi dari masukan tersebut, lanjutnya, menjadi dasar penyempurnaan alur kerja administrasi, praktik perpajakan digital, layanan wajib pajak bagi usaha kecil dan menengah (UKM), penyelesaian sengketa perpajakan lintas negara, serta kepastian pajak penghasilan.
“TAPP 2.0 semakin menyempurnakan tujuh modul intinya, yaitu pendaftaran dan verifikasi identitas wajib pajak, perencanaan pajak, pemungutan pajak, manajemen risiko, pemeriksaan dan penyidikan, penyelesaian sengketa, pengendalian internal, serta kerja sama internasional dalam pemungutan dan administrasi perpajakan,” ucapnya.
Sementara, pada TSPP 2.0, terdapat lima komponen, yaitu filosofi dan perlindungan dalam layanan wajib pajak, layanan dasar wajib pajak, layanan wajib pajak yang disesuaikan dengan kebutuhan, pengawasan layanan wajib pajak, serta penghimpunan masukan dan prospek ke depan.
“Portofolio ini menjawab kebutuhan layanan dari berbagai segmen wajib pajak. Materi baru juga ditambahkan, mencakup pengembangan saluran layanan, konsultasi perpajakan, perlindungan hak wajib pajak, layanan kepastian pajak, serta dukungan bagi UKM,” ujarnya.
Lebih lanjut Huang mengatakan TAPP dan TSPP versi 2.0 telah rampung setelah melalui proses penyempurnaan sistematis selama hampir satu tahun dan dijadwalkan diluncurkan secara resmi pada musim gugur 2026.
BRITACOM merupakan singkatan dari Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism, yaitu mekanisme kerja sama administrasi perpajakan dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI).
BRITACOM merupakan wadah kerja sama antaryurisdiksi untuk berbagi pengalaman dan praktik dalam pengembangan administrasi perpajakan. Indonesia juga merupakan salah satu anggota Dewan BRITACOM.
