NADIKABAR.COM — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menekankan perlunya digitalisasi pemerintahan seusai menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Hari Statistik Nasional yang jatuh pada 26 September.
"Digitalisasi pemerintahan mutlak harus dilakukan," kata Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Menurut Nugroho, digitalisasi pemerintahan mutlak dilakukan sesuai dengan konsep government incorporated, yakni seluruh instansi pemerintahan bekerja sebagai satu kesatuan selayaknya satu korporasi besar.
Ia menjelaskan bahwa dalam konsep tersebut terdapat prinsip saling membantu dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan nasional sehingga menghilangkan silo birokrasi.
Misalnya, dengan saling berbagi data melalui sistem Satu Data Indonesia.
"Instansi pemerintah tidak lagi menyimpan data untuk dirinya sendiri. Melalui sistem Satu Data, antarkementerian bisa saling mengakses informasi secara real-time (waktu nyata, red.) untuk mempercepat pelayanan publik," katanya.
Di sisi lain, ia mengatakan digitalisasi pemerintahan memerlukan fondasi yang kuat berupa keamanan siber yang tangguh.
Oleh sebab itu, Nugroho mengatakan apresiasi dari BPS untuk BSSN menjadi bukti nyata atas dedikasi institusinya dalam membangun keamanan siber yang kokoh guna melindungi integritas, validitas, dan ketahanan data statistik nasional.
"Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari dedikasi seluruh jajaran BSSN dalam menjaga dan mengawal ekosistem data nasional, termasuk dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia agar terbebas dari ancaman siber," ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan penghargaan tersebut menjadi bentuk sinergi antara BSSN dengan BPS dalam memastikan pengolahan data negara berjalan dengan aman, andal, dan terpercaya demi mendukung kesuksesan pembangunan nasional.
