Kontribusi juga datang dari lembaga filantropi yang membangun serta memperbaiki sekitar 200 unit rumah, ditambah program Corporate Social Responsibility (CSR) pengembang untuk sekitar 20 unit rumah.
Sementara guna mempermudah akses kepemilikan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemkab Kuningan memberlakukan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan berlaku, diikuti fasilitas pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Di luar sektor perumahan, Pemkab Kuningan pada 2026 juga memperluas perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui pemutakhiran akurasi data penerima bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi warga miskin, serta pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia.
Upaya pembangunan inklusif tersebut diperkuat lewat penyelenggaraan sekolah inklusif dan pemberian kesempatan karier yang setara bagi penyandang disabilitas, termasuk peluang menduduki posisi strategis di lingkungan pemerintahan.
Melalui berbagai kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Kuningan menargetkan peningkatan kualitas hidup warga serta pemerataan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan visi Kuningan Melesat.
