NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan di bawah komando Bupati Dian Rachmat Yanuar memperkuat penyediaan hunian layak dan perlindungan sosial bagi masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor serta percepatan program perumahan daerah.
Langkah tanggap itu diperlihatkan dari penanganan langsung terhadap warga kurang mampu yang menempati rumah tidak layak huni, salah satunya Mak Adminah yang berumur 90 tahun. Rumah Mak Adminah mengalami kerusakan parah dan nyaris ambruk.
Bupati Dian Rachmat Yanuar pun menggandeng para pengusaha pariwisata untuk memperbaiki rumah Mak Adminah melalui program Berkah Bedah Rumah Keluarga Harapan.
"Insyaallah persoalan sosial di Kuningan, termasuk rumah tidak layak ini, berangsur-angsur kita selesaikan atas dukungan semuanya, terutama dari masyarakat yang mampu," kata Dian.
Menurutnya, kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat menjadi bagian penting agar penanganan rumah tidak layak huni berjalan lebih cepat tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.
Komitmen Pemkab Kuningan dalam menyediakan hunian layak pun diakui lewat raihan penghargaan Terbaik II kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah Tingkat Kabupaten pada ajang Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali Batch II Tahun 2026 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Oktober 2026.
Capaian tersebut membawa manfaat lanjutan berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 250 unit rumah dengan nilai setara Rp5 miliar.
"Alhamdulillah, penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Kuningan. Namun, yang paling penting bukan penghargaan itu sendiri, melainkan bagaimana program perumahan benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Rumah adalah kebutuhan dasar, tempat keluarga tumbuh dan membangun masa depan," ujar Dian.
Ia menambahkan, keberhasilan penyediaan rumah layak membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah, pengembang, lembaga pembiayaan, lembaga filantropi, pemerintah desa, komunitas, dan masyarakat.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kuningan, Deni Hamdani menjelaskan, hingga 2026 terdapat sekitar 1.500 unit rumah subsidi yang telah dibangun pengembang di wilayahnya.
Selain pembangunan rumah baru, Pemkab Kuningan memfasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui alokasi BSPS 2026 sebanyak 1.293 unit rumah.
Kontribusi juga datang dari lembaga filantropi yang membangun serta memperbaiki sekitar 200 unit rumah, ditambah program Corporate Social Responsibility (CSR) pengembang untuk sekitar 20 unit rumah.
Sementara guna mempermudah akses kepemilikan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemkab Kuningan memberlakukan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan berlaku, diikuti fasilitas pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Di luar sektor perumahan, Pemkab Kuningan pada 2026 juga memperluas perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui pemutakhiran akurasi data penerima bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi warga miskin, serta pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia.
Upaya pembangunan inklusif tersebut diperkuat lewat penyelenggaraan sekolah inklusif dan pemberian kesempatan karier yang setara bagi penyandang disabilitas, termasuk peluang menduduki posisi strategis di lingkungan pemerintahan.
Melalui berbagai kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Kuningan menargetkan peningkatan kualitas hidup warga serta pemerataan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan visi Kuningan Melesat.
