Cara cek status PBI JK 2026 dan mengaktifkan kembali yang nonaktif

Peserta yang masih membutuhkan informasi dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Layanan ini menyediakan informasi dan pengaduan terkait program JKN selama 24 jam setiap hari.

PBI JK merupakan program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah melalui anggaran yang ditetapkan.

Penetapan penerima bantuan mempertimbangkan data sosial ekonomi yang dikelola pemerintah. Situs resmi Cek Bansos Kemensos menggunakan DTSEN sebagai sumber data dan menjelaskan bahwa pengelompokan kesejahteraan masyarakat dibagi menjadi 10 desil.

Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Dalam penentuan sasaran bantuan sosial, desil 1 sampai 4 dapat diusulkan untuk program bantuan sosial tertentu, sedangkan desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI JK. Namun, pengusulan tidak berarti kepesertaan otomatis disetujui karena penetapan tetap mengikuti ketentuan program dan hasil verifikasi.

Masyarakat dapat memeriksa data sosial ekonominya melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos. Pengguna perlu memasukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP, mengisi kode verifikasi, kemudian memilih tombol pencarian data.

Jika informasi yang muncul tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran data melalui pemerintah desa atau kelurahan maupun Dinas Sosial setempat.

Cara mengaktifkan kembali PBI JK yang nonaktif

Peserta yang mendapati status PBI JK tidak aktif dapat menanyakan penyebab perubahan status kepada BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial setempat. Proses selanjutnya bergantung pada alasan penonaktifan serta hasil verifikasi data.

Berdasarkan panduan teknis Kemensos pada Februari 2026, pengajuan reaktivasi dapat dilakukan melalui desa atau kelurahan dan Dinas Sosial. Berikut tahapan yang perlu diperhatikan.

Peserta perlu memastikan apakah status tidak aktif berkaitan dengan pemutakhiran data, ketidaksesuaian identitas, atau perubahan kriteria penerima bantuan.