"Kemudian ada memang beberapa permasalahan yang perlu dikerjasamakan, ditangani bersama ya. Misalnya ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang dobel, ada yang antrenya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini yang akan bisa diselesaikan, dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapilnya," ujarnya.
Tito menjelaskan validasi berbasis data kependudukan akan membuat jamaah haji lebih tepat sasaran. Selain itu, hal tersebut juga dapat membantu mengurangi permasalahan biaya.
"Validasi ini akan membuat orang yang berangkat betul-betul tepat sasaran dan berhak pada waktunya. Ini akan memotong waktu juga. Di samping itu, juga akan menghilangkan permainan calo misalnya, naikin harga kemudian dipercepat, itu akan membuat lebih murah biaya," tambahnya.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan pihaknya akan memadupadankan data calon jamaah di Siskohat dan Dukcapil. Dia meyakini data tersebut akan mengurangi upaya kecurangan dalam ibadah haji.
