NADIKABAR.COM — Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen berharap forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan siber, mencegah kebocoran data, sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital.
"Dengan adanya terbentuknya Forkom Sandi ini kami berharap pelayanan kita semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat," kata Taj Yasin dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Hal ini disampaikannya saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam acara Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11).
Taj Yasin menilai pembentukan Forkomsanda penting karena keamanan data menjadi salah satu persoalan penting di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan kemudahan layanan, tetapi juga jaminan data pribadi yang diserahkan kepada pemerintah benar-benar terlindungi.
Melalui Forkomsanda, pemerintah berupaya memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa data yang dihimpun untuk kepentingan pelayanan dikelola secara aman melalui penguatan sistem komunikasi, persandian, dan keamanan siber.
Taj Yasin menambahkan, transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kemajuan teknologi juga menuai risiko mulai dari kebocoran data, serangan ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan terhadap infrastruktur dan sistem pelayanan publik.
Karena itu, ia menegaskan keamanan siber tidak bisa ditangani secara sektoral. Taj Yasin menegaskan dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, ada lima agenda prioritas yang harus dijalankan Forkomsanda. Pertama, memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor. Kedua, meningkatkan deteksi dini serta pertukaran informasi mengenai ancaman siber melalui pemantauan, analisis, dan sistem peringatan dini.
Ketiga, memperkuat kapasitas pengamanan informasi melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi, persandian, perlindungan data, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Keempat, mempercepat penanganan insiden siber secara terpadu melalui penguatan koordinasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Security Operations Center (SOC), serta mekanisme respons dan pemulihan insiden. Kelima, meningkatkan literasi dan kesadaran keamanan digital masyarakat agar semakin cerdas dan waspada dalam memanfaatkan teknologi.
Taj Yasin menegaskan keberhasilan Forkomsanda tidak cukup diukur dari terbentuknya organisasi atau terselenggaranya rapat koordinasi. Lebih dari itu, forum tersebut harus mampu menghasilkan langkah nyata yang memberikan perlindungan bagi masyarakat.
Melalui Forkomsanda, ia berharap akan terbentuk mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi keamanan siber lintas sektor, tersusunnya peta risiko dan kerawanan siber Jawa Tengah, terlaksana deteksi dini dan penanganan insiden secara terpadu, serta meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan kematangan keamanan informasi pemerintahan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi mengatakan pembentukan Forkomsanda merupakan bagian dari kerja sama BSSN dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun kolaborasi keamanan siber dan persandian di daerah.
Ia mengungkapkan transformasi digital harus ditopang sistem keamanan siber yang memadai. Menurutnya, tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah.
Nugroho menjelaskan dalam pengembangan sistem Satu Data Indonesia, proses penghimpunan data berlangsung dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat. Karena itu, pengamanan harus dibangun secara kolaboratif sejak dari sumber data.
Ia pun mengingatkan tantangan keamanan siber terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Adapun modus, bentuk, taktik, dan teknik serangan yang dilakukan pelaku kejahatan siber semakin beragam dan kompleks.
Salah satu tantangan baru adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk memanipulasi aspek kognitif dan psikologis manusia sehingga lebih mudah menyerahkan akses akun maupun informasi penting.
Selain itu, pelaku serangan memiliki kemampuan mengidentifikasi sistem, melakukan pemindaian selama 24 jam, serta menguji berbagai skenario untuk menemukan celah keamanan.
"Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak dalam membangun sistem pertahanan siber yang kuat, termasuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar tidak mudah menjadi korban manipulasi digital," paparnya.
Oleh karena itu, pembentukan Forkomsanda Jawa Tengah diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat ketahanan siber daerah melalui kerja sama pemerintah pusat dan daerah serta seluruh unsur terkait.