EU menilai Inggris perlu menerapkan tarif untuk menciptakan persaingan yang setara agar memenuhi syarat untuk masuk dalam skema tersebut dan menyamai tarif hingga 45 persen yang telah diberlakukan EU terhadap kendaraan listrik China sejak Oktober 2024.
Di EU, sejumlah merek China pun berekspansi melalui kendaraan hibrida yang belum dikenakan pungutan tambahan. Sedangkan perusahaan seperti BYD juga mulai membangun fasilitas produksi lokal untuk menghindari bea masuk tersebut.
Jika tarif benar-benar diterapkan, langkah tersebut dapat menjadi perubahan arah dari kebijakan pemerintah sebelumnya mengingat Inggris secara konsisten berpendapat tidak memerlukan hambatan perdagangan seperti yang diterapkan negara-negara anggota EU, karena Inggris tidak memiliki masalah defisit perdagangan besar dengan China.
Negara-negara EU khawatir akan meningkatnya perdagangan China dengan kawasan itu karena mengingat ekspor China ke Uni Eropa bukan hanya kendaraan listrik, melainkan juga komponen, sehingga berpotensi menggerus industri lokal.
Jubir menambahkan, selain soal mobil listrik, Prancis dan Jerman juga mengusulkan pemberian wewenang kepada Komisi Eropa untuk membentuk instrumen perdagangan baru EU sehingga mampu bertindak cepat terhadap negara-negara yang praktik ekonominya menyebabkan gangguan serius bagi pasar Eropa seperti praktik dumping, subsidi besar-besaran, dan pembatasan yang memengaruhi akses terhadap pasokan penting.
Usulan Prancis-Jerman tersebut tidak secara resmi menyebut China sebagai target, tapi usulan itu sejalan dengan kekhawatiran lama Eropa terhadap kebijakan industri China.
