Alih-alih menunggu seluruh negara anggota COP mencapai kesepakatan, Victor melihat peluang perubahan yang lebih besar melalui kelompok-kelompok kerja sama yang ia sebut sebagai clubs.
Kelompok ini merupakan aliansi lebih kecil antara pemerintah dan perusahaan yang bekerja sama untuk mendorong solusi nyata, baik di sektor penerbangan, pelayaran, maupun kendaraan listrik.
"Proses Paris itu penting. Proses tersebut harus terus berjalan," katanya kepada DW. "Namun, seluruh pekerjaan nyata akan dilakukan melalui kelompok-kelompok kerja sama ini."
Salah satu contoh pendekatan tersebut adalah Konferensi Internasional tentang Transisi dari Bahan Bakar Fosil yang pertama kali diselenggarakan pada April lalu di Santa Marta, Kolombia.
Kolombia dan Belanda mengundang perwakilan dari 57 negara serta sektor-sektor utama untuk membahas cara mempercepat peralihan dunia dari batu bara, minyak, dan gas. Pertemuan ini digelar setelah kesepakatan mengenai rencana serupa gagal dicapai dalam KTT iklim 2025 akibat penolakan sejumlah negara produsen minyak.
Di tengah konflik perdagangan dan krisis energi yang masih berlangsung, Turki dan Australia sebagai penyelenggara COP31 memasukkan industrialisasi hijau dan transisi energi bersih sebagai bagian dari agenda mereka.
Salah satu targetnya adalah meningkatkan porsi listrik dalam konsumsi energi global menjadi 35% pada 2035, dari sekitar 20% saat ini.
Analisis terbaru Badan Energi Internasional (IEA) menemukan bahwa percepatan elektrifikasi dapat memangkas tagihan energi negara-negara pengimpor bahan bakar lebih dari 400 miliar dolar AS (Rp7,25 kuadriliun) pada 2035 dibandingkan pada 2025.
Gagasan ini cukup menarik bagi kawasan yang bergantung pada impor bahan bakar fosil, termasuk Jerman dan Uni Eropa.
Menjelang COP31, Menteri Lingkungan Hidup Jerman Carsten Schneider mengatakan bahwa Jerman dan Uni Eropa ingin mendorong momentum baru dalam "penghapusan penggunaan bahan bakar fosil secara global."
Dalam sebuah pernyataan, Schneider menambahkan bahwa langkah tersebut tidak hanya bermanfaat bagi iklim, tetapi juga membuka peluang bagi banyak negara untuk memperkuat perekonomian dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Namun, negara-negara produsen minyak seperti Arab Saudi tidak tertarik pada kesepakatan yang dapat melemahkan model bisnis mereka. Dalam sejumlah konferensi iklim PBB terakhir, negara-negara tersebut berulang kali menghalangi tercapainya kesepakatan akhir yang mencakup rencana penghentian penggunaan bahan bakar fosil.
