Bahkan China, meskipun telah memperluas penggunaan energi angin dan surya secara besar-besaran selama 20 tahun terakhir, juga berpotensi menentang gagasan tersebut.
Negara dengan kekuatan ekonomi besar itu secara tradisional menolak tuntutan, usulan, atau campur tangan pihak luar dalam keputusan nasionalnya mengenai kebijakan energi.
Seluruh negara di dunia terdampak perubahan iklim. Kerugian dan kerusakan akibat panas ekstrem, kekeringan, serta badai mencapai ratusan miliar dolar. Dampak terburuk dirasakan negara-negara rentan di belahan dunia selatan, serta negara-negara kepulauan yang terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan laut.
Di sinilah pendanaan menjadi persoalan penting. Negara-negara berkembang menuntut dukungan lebih besar untuk melindungi masyarakat mereka dari dampak pemanasan global. Dalam konferensi iklim PBB pada 2024 di Baku, Azerbaijan, negara-negara industri sepakat menyediakan pendanaan iklim sedikitnya 300 miliar dolar AS setiap tahun pada 2035.
Namun, sumber pendanaan tersebut masih menjadi perdebatan sengit. Pada saat yang sama, sejumlah negara maju utama, terutama AS, justru memangkas bantuan pembangunan mereka.
Pemerintah Jerman hanya menyalurkan 4,7 miliar euro (sekitar Rp91,7 triliun) dari anggaran 2025 untuk pendanaan iklim internasional, turun dari 6,1 miliar euro (sekitar Rp119 triliun) pada 2024.
"Tingkat dukungan finansial bagi negara-negara berkembang saat ini masih jauh dari yang dibutuhkan," kata Jan Kowalzig, pakar iklim dari Oxfam Jerman.
Pengingkaran janji pendanaan seperti ini berisiko mengikis kepercayaan negara-negara berkembang. Akibatnya, Jerman dan negara-negara industri lainnya juga dapat kehilangan pengaruh diplomatik yang mereka andalkan untuk membentuk kebijakan penanganan perubahan iklim.
Cosima Cassel, pakar diplomasi iklim dari lembaga pemikir independen E3G di Berlin, meyakini upaya Turki mempercepat elektrifikasi di tengah krisis minyak berpotensi berhasil.
Bagi Cassel, keberhasilan perundingan di Antalya, yang diperkirakan berlangsung alot, akan terlihat dari ada tidaknya kemauan politik nyata di balik kesepakatan-kesepakatan besar tersebut.
Dalam konteks elektrifikasi, hal itu berarti keseriusan memperluas jaringan listrik dan kapasitas penyimpanan energi melalui baterai, sekaligus menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi percepatan penggunaan listrik.
Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Jerman
