NADIKABAR.COM — Dengan iringan musik yang menghentak dan beragam efek visual, video promosi Antalya menyampaikan pesan yang jelas: Turki, tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), ingin menampilkan diri sebagai negara yang keren, bergaya, modern, sekaligus peduli lingkungan.
Presiden Recep Tayyip Erdoan dan istrinya, Emine Erdogan, turut tampil dalam video tersebut. Ibu negara Turki itu menyebut perubahan iklim sebagai "salah satu wujud paling nyata dari beban yang ditimbulkan aktivitas manusia terhadap planet kita."
Pada 9–20 November, delegasi dari hampir seluruh negara di dunia berkumpul di Antalya, kota di pesisir Laut Mediterania, untuk mencari jalan keluar dari krisis iklim. Turki menjadi tuan rumah resmi, sementara Australia memimpin perundingan. Namun, persoalan yang akan mereka hadapi selama 12 hari jauh lebih serius daripada kesan yang ditampilkan kampanye promosi tersebut.
Kekeringan parah, panas ekstrem, kebakaran hutan, hingga rekor rendahnya permukaan air di jalur-jalur sungai utama Eropa mewarnai musim panas di seluruh benua tersebut.
Pada akhir Agustus, serangkaian banjir bandang yang dipicu longsoran batuan dan es di Nepal serta Tibet menyapu seluruh desa, menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan ribuan lainnya hilang. Para pakar iklim mengaitkan bencana tersebut dengan mencairnya es dan meningkatnya suhu Bumi.
Secara global, emisi karbon masih terus meningkat. PBB menyimpulkan bahwa kenaikan suhu rata-rata global tidak lagi mungkin dibatasi hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, sebagaimana target yang disepakati dalam COP21 pada 2015.
Upaya global untuk beralih dari bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi, seperti batu bara, minyak, dan gas, kembali menjadi perhatian utama di Antalya. Hingga kini, negara-negara belum mencapai konsensus mengenai perlu atau tidaknya transisi cepat dari sumber utama pemanasan global tersebut, serta bagaimana melakukannya.
Meski menghadapi berbagai kemunduran, dunia telah mencatat sejumlah kemajuan berkat Perjanjian Paris 2015.
David Victor, pakar iklim dari University of California San Diego, menunjukkan bahwa sebelum kesepakatan tersebut tercapai, Bumi sedang menuju kenaikan suhu rata-rata antara 3 hingga 3,5 derajat Celsius.
Jika seluruh komitmen iklim saat ini diterapkan sepenuhnya, proyeksi terbaru PBB menunjukkan kenaikan suhu dapat mencapai 2,6 derajat Celsius. Angka itu merupakan kemajuan signifikan, meskipun pemanasan sebesar itu tetap akan membawa dampak bagi seluruh dunia.
"Tidak diragukan lagi bahwa kita bisa melakukan lebih banyak hal," kata Victor. Namun, ia mengingatkan agar harapan terhadap KTT tahun ini tidak terlalu besar.
Seluruh kesepakatan dalam COP harus disetujui secara bulat. Artinya, satu negara saja dapat menggagalkan resolusi besar. Tantangan ini semakin rumit akibat perang yang masih berlangsung, konflik perdagangan, dan berbagai persoalan ekonomi lainnya yang membayangi perundingan tahun ini.
"Ini seperti pohon Natal raksasa yang dipenuhi berbagai hiasan dari semua orang. Pohonnya sudah kewalahan menahan beban, tetapi hiasan baru terus ditambahkan," kata Victor. "Kita harus melihatnya sebagaimana adanya: tempat orang-orang membicarakan berbagai persoalan."
Alih-alih menunggu seluruh negara anggota COP mencapai kesepakatan, Victor melihat peluang perubahan yang lebih besar melalui kelompok-kelompok kerja sama yang ia sebut sebagai clubs.
Kelompok ini merupakan aliansi lebih kecil antara pemerintah dan perusahaan yang bekerja sama untuk mendorong solusi nyata, baik di sektor penerbangan, pelayaran, maupun kendaraan listrik.
"Proses Paris itu penting. Proses tersebut harus terus berjalan," katanya kepada DW. "Namun, seluruh pekerjaan nyata akan dilakukan melalui kelompok-kelompok kerja sama ini."
Salah satu contoh pendekatan tersebut adalah Konferensi Internasional tentang Transisi dari Bahan Bakar Fosil yang pertama kali diselenggarakan pada April lalu di Santa Marta, Kolombia.
Kolombia dan Belanda mengundang perwakilan dari 57 negara serta sektor-sektor utama untuk membahas cara mempercepat peralihan dunia dari batu bara, minyak, dan gas. Pertemuan ini digelar setelah kesepakatan mengenai rencana serupa gagal dicapai dalam KTT iklim 2025 akibat penolakan sejumlah negara produsen minyak.
Di tengah konflik perdagangan dan krisis energi yang masih berlangsung, Turki dan Australia sebagai penyelenggara COP31 memasukkan industrialisasi hijau dan transisi energi bersih sebagai bagian dari agenda mereka.
Salah satu targetnya adalah meningkatkan porsi listrik dalam konsumsi energi global menjadi 35% pada 2035, dari sekitar 20% saat ini.
Analisis terbaru Badan Energi Internasional (IEA) menemukan bahwa percepatan elektrifikasi dapat memangkas tagihan energi negara-negara pengimpor bahan bakar lebih dari 400 miliar dolar AS (Rp7,25 kuadriliun) pada 2035 dibandingkan pada 2025.
Gagasan ini cukup menarik bagi kawasan yang bergantung pada impor bahan bakar fosil, termasuk Jerman dan Uni Eropa.
Menjelang COP31, Menteri Lingkungan Hidup Jerman Carsten Schneider mengatakan bahwa Jerman dan Uni Eropa ingin mendorong momentum baru dalam "penghapusan penggunaan bahan bakar fosil secara global."
Dalam sebuah pernyataan, Schneider menambahkan bahwa langkah tersebut tidak hanya bermanfaat bagi iklim, tetapi juga membuka peluang bagi banyak negara untuk memperkuat perekonomian dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Namun, negara-negara produsen minyak seperti Arab Saudi tidak tertarik pada kesepakatan yang dapat melemahkan model bisnis mereka. Dalam sejumlah konferensi iklim PBB terakhir, negara-negara tersebut berulang kali menghalangi tercapainya kesepakatan akhir yang mencakup rencana penghentian penggunaan bahan bakar fosil.
Bahkan China, meskipun telah memperluas penggunaan energi angin dan surya secara besar-besaran selama 20 tahun terakhir, juga berpotensi menentang gagasan tersebut.
Negara dengan kekuatan ekonomi besar itu secara tradisional menolak tuntutan, usulan, atau campur tangan pihak luar dalam keputusan nasionalnya mengenai kebijakan energi.
Seluruh negara di dunia terdampak perubahan iklim. Kerugian dan kerusakan akibat panas ekstrem, kekeringan, serta badai mencapai ratusan miliar dolar. Dampak terburuk dirasakan negara-negara rentan di belahan dunia selatan, serta negara-negara kepulauan yang terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan laut.
Di sinilah pendanaan menjadi persoalan penting. Negara-negara berkembang menuntut dukungan lebih besar untuk melindungi masyarakat mereka dari dampak pemanasan global. Dalam konferensi iklim PBB pada 2024 di Baku, Azerbaijan, negara-negara industri sepakat menyediakan pendanaan iklim sedikitnya 300 miliar dolar AS setiap tahun pada 2035.
Namun, sumber pendanaan tersebut masih menjadi perdebatan sengit. Pada saat yang sama, sejumlah negara maju utama, terutama AS, justru memangkas bantuan pembangunan mereka.
Pemerintah Jerman hanya menyalurkan 4,7 miliar euro (sekitar Rp91,7 triliun) dari anggaran 2025 untuk pendanaan iklim internasional, turun dari 6,1 miliar euro (sekitar Rp119 triliun) pada 2024.
"Tingkat dukungan finansial bagi negara-negara berkembang saat ini masih jauh dari yang dibutuhkan," kata Jan Kowalzig, pakar iklim dari Oxfam Jerman.
Pengingkaran janji pendanaan seperti ini berisiko mengikis kepercayaan negara-negara berkembang. Akibatnya, Jerman dan negara-negara industri lainnya juga dapat kehilangan pengaruh diplomatik yang mereka andalkan untuk membentuk kebijakan penanganan perubahan iklim.
Cosima Cassel, pakar diplomasi iklim dari lembaga pemikir independen E3G di Berlin, meyakini upaya Turki mempercepat elektrifikasi di tengah krisis minyak berpotensi berhasil.
Bagi Cassel, keberhasilan perundingan di Antalya, yang diperkirakan berlangsung alot, akan terlihat dari ada tidaknya kemauan politik nyata di balik kesepakatan-kesepakatan besar tersebut.
Dalam konteks elektrifikasi, hal itu berarti keseriusan memperluas jaringan listrik dan kapasitas penyimpanan energi melalui baterai, sekaligus menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi percepatan penggunaan listrik.
Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Jerman
