"Melalui seni creative financing, keterbatasan fiskal dari APBD Kabupaten Luwu Utara yang harus menanggung seluruh beban pembangunan fisik yang tentunya menelan biaya yang tidak sedikit, bisa sampai miliaran rupiah, bisa disiasati secara cerdas. Jika seorang bupati hanya bertumpu pada APBD, maka pembangunan infrastruktur bisa berjalan sangat lambat atau bahkan stagnan," bebernya.

Menurut Andi Rahim, melalui creative financing, keterbatasan fiskal APBD Lutra yang sering kali harus menanggung beban pembangunan fisik yang bernilai miliaran rupiah dapat dijembatani secara inovatif. Ia menyebut bahwa dengan bertumpu pada APBD murni, pembangunan sarana infrastruktur dipastikan berisiko berjalan lambat atau bahkan mengalami stagnasi.

"Sekarang sisa 9-12 kilometer yang mau kita aspal ke Seko, dari total ratusan kilometer. Dan kalau itu anggaran daerah, bagaimana bisa? Anggaran per kilometernya saja tembus Rp 10 miliar, karena pengantaran bahan, tekstur tanah, dan lain-lainnya susah, jadi nilainya lebih mahal. Dan kalau di situ kita tidak cerdas, maka Seko akan terus seperti itu," tegasnya.

Karena itu, Andi Rahim menekankan pentingnya kreativitas pemerintah daerah dalam mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Disinilah kita harus paham strategi creative financing yang kita terapkan. Dengan daya kreativitas tingkat tinggi, kita tidak sekadar duduk menunggu bola, tetapi juga bergerilya hingga ke tingkat pusat dan provinsi," sambungnya.

Andi Rahim menjelaskan creative financing membutuhkan bekal jaringan yang luas serta lobi-lobi cerdas. Ia menyebut kemampuan creative financing mampu membawa program dan bantuan mengalir ke Lutra tanpa harus membebani APBD.

"Pembangunan yang merata dan berkeadilan, khususnya di wilayah terpencil, seperti Rongkong, Seko, dan Rampi tidak bisa hanya bertumpu pada APBD semata. Kita mesti bergerak cepat untuk melakukan akselerasi infrastruktur melalui kolaborasi strategis lintas sektor. Keterbatasan fiskal menuntut kita merangkul berbagai pihak untuk menghadirkan keadilan pembangunan," jelasnya.