Ketiga, mendesak seluruh anggota DPR RI secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat.
Lebih lanjut, Dasco mengklaim sudah mengajak para ahli hingga masyarakat untuk membahas rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi III DPR RI.
"Gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari baik masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi," ucap Dasco.
Menurut Dasco, koordinasi yang dilakukan DPR bersama berbagai pihak ini diharapkan mampu memperkaya isi RUU Penyadapan.
"Nah, sehingga kemudian pendapat dan masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dimasukkan dalam RUU Penyadapan," lanjutnya.
Sebagai pimpinan DPR, Dasco mengatakan pihaknya akan selalu melakukan pengawasan terhadap Komisi III selama pembahasan RUU Penyadapan masih berlangsung.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut selama ini konstitusi belum menetapkan aturan mengenai mekanisme penyadapan. Hal yang dilarang maupun yang tidak dilarang belum diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang manapun.
"Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin. Demikian pula terkait dengan beragamnya jangka waktu," kata Habib di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).