Kemudian, Komisi III pun mengundang Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri untuk meminta masukan. Kabaintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti meminta setiap pihak yang menggunakan alat atau sarana penyadapan wajib mencatat segala aktivitas.

Catatan itu tidak boleh diubah atau dihapus, bahkan bila perlu catatan dilakukan secara otomatis untuk mengetahui deskripsi lengkap.

Tidak hanya itu, menurutnya, perlu audit secara berkala untuk mencocokkan catatan penggunaan alat penyadapan dengan izin sah yang dikantongi oleh pihak yang menyadap. Sebab, jika ditemukan tidak ada izin dalam penyadapan, maka hal itu dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Selain itu, Dedy mengatakan penyadapan tidak dapat dilakukan untuk semua orang, sifatnya limitatif hanya dilakukan untuk mencegah keamanan dalam negeri (kamdagri), termasuk kejahatan yang kadar ancamannya termasuk tinggi.

Dedy melarang tegas penyadapan yang dilakukan di luar sasaran tersebut, terlebih penyadapan yang tujuannya untuk kepentingan pribadi.

Adapun, pembahasan RUU Penyadapan langsung digelar usai kasus penyadapan ilegal yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut Listyo merupakan end-user atau pihak terakhir penerima produk penyadapan. Listyo sendiri sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Prabowo. Terhadap tersangka lain diketahui Ahrie Sonta sudah dilakukan Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PTDH).