Di antaranya meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional dan mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas karhutla serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
Kemudian menuntut pemerintah mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan untuk kepentingan politik praktis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Lalu menuntut penurunan biaya pendidikan dan meminta pemerintah memberikan akses layanan dasar yang merata. Selanjutnya meminta penghentian penggunaan instrumen hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Poin yang tak kalah penting adalah meminta pemerintah agar memberikan jaminan dan pelindungan terhadap kebebasan bersuara, mengadili pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan menghentikan militerisasi di ruang sipil.
Merespons itu, pemerintah mengklaim siap menampung aspirasi yang disampaikan massa aksi lewat demonstrasi yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut.
