Sementara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat membahas pengembangan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, khususnya generasi muda, termasuk optimalisasi sentra kreatif di sejumlah kota di Papua.
Dari sisi politik dan keamanan, pembangunan Papua diarahkan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang humanis dengan memperkuat keterpaduan program kementerian/lembaga bersama TNI dan Polri.
Kemenko Politik dan Keamanan juga memadukan langkah pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi di Jayawijaya, Papua Pegunungan, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai sektor utama yang didukung kementerian/lembaga dan unsur terkait.
Komite Eksekutif Papua selanjutnya akan mengawal tindak lanjut Kesepakatan Timika pada 12 Mei 2026, Kesepakatan Jayapura pada 19 September 2026, serta Kesepakatan Jakarta pada 1 Oktober 2026.
Velix mengatakan langkah strategis dan teknis kementerian/lembaga tersebut diarahkan untuk membangun kepercayaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Tanah Papua.
