NADIKABAR.COM — Delegasi Women20 (W20) Indonesia menegaskan pentingnya kolaborasi konkret dan implementasi nyata pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya bagi pelaku UMKM dan kelompok pedesaan pada ajang W20 Summit USA 2026.

“Pemberdayaan perempuan tidak cukup berhenti pada rekomendasi kebijakan. Kita harus memastikan implementasinya memberi manfaat nyata bagi pelaku UMKM, perempuan pedesaan, dan kelompok yang masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi maupun digital,” ujar Kepala Delegasi W20 Indonesia Hadriani Uli Tiur Ida Silalahi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ajang yang digelar di Haskell Free Opera House, Vermont, Amerika Serikat, 12-14 Oktober itu diikuti perwakilan 15 negara di bawah kepemimpinan Chair W20 USA 2026 Anne Simmons-Benton. Para kepala delegasi membahas dan mengesahkan Policy Recommendations yang mencakup delapan pilar isu strategis.

Diskusi menyoroti antara lain kewirausahaan perempuan, inklusi keuangan dan digital, ekonomi perawatan, kesehatan, dan perluasan kesempatan ekonomi. Delegasi juga membahas kesinambungan agenda menuju Presidensi W20 Inggris pada 2027.

W20 Indonesia berbagi pengalaman program SisterNet, inisiatif literasi digital dan penguatan kapasitas ekonomi yang dilaporkan telah menjangkau lebih dari 1,6 juta perempuan sejak Presidensi G20 Indonesia.

Delegasi Indonesia juga mendorong gagasan W20 Expo sebagai peluang promosi produk perempuan pelaku UMKM dan penguatan jejaring dengan dunia usaha serta organisasi perempuan. Melalui forum ini, Indonesia menegaskan pentingnya menerjemahkan komitmen global menjadi kolaborasi konkret yang memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, teknologi, pembiayaan, dan pasar.

“Ketika perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara, manfaatnya dirasakan keluarga, komunitas, dan perekonomian secara keseluruhan,” kata Uli Silalahi.

Women20 adalah kelompok keterlibatan resmi G20 yang menyusun rekomendasi kebijakan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Agenda yang dibahas dalam Summit USA 2026 ini dirancang berkelanjutan untuk terus dikawal hingga Presidensi G20 Inggris pada 2027 mendatang.