Massa mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan peristiwa itu sebagai bencana nasional, serta menindak tegas semua pihak yang terbukti melakukan pembakaran tanpa pandang bulu.
"Yang kedua, tetapkan karhutla sebagai bencana nasional, tangkap pembakar dan korporasi yang melakukannya, serta pulihkan hak korban bencana," ujarnya.
Massa aksi juga mengkritik keras postur anggaran negara yang dinilai banyak dihabiskan untuk proyek-proyek yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Alokasi dana untuk program-program yang dianggap menghamburkan uang negara diminta untuk segera dihentikan untuk menyelamatkan sektor krusial lainnya yang kini terancam dipangkas.
"Yang ketiga, hentikan program boros yang anti-rakyat dan anti-demokrasi seperti MBG, Kopdes, pembentukan Batalyon Teritorial Pembantu, dan sebagainya," tuturnya.
Buruknya manajemen negara turut disorot demonstran dalam menyuarakan protes di ruang publik. Kondisi ini dinilai semakin memperparah tekanan ekonomi yang memberatkan masyarakat, mulai dari merosotnya nilai tukar rupiah, tidak stabilnya pasar modal, hingga rentannya ketahanan hajat hidup orang banyak.
"Yang keempat, perbaiki tata kelola di segala bidang. Kita tahu lah bahwa Indonesia sedang menuju ke krisis energi, terus kemudian ya IHSG jebol, rupiah semakin melemah, ya itu akibat dari buruknya tata kelola dan buruknya kontrol terkait krisis tersebut," ucapnya.
Tuntutan kelima sekaligus yang terakhir yakni penolakan masyarakat terhadap meluasnya peran militer di luar ranah pertahanan atau sipil. Mereka juga menolak segala bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi warga negara dan meminta agar instrumen pertahanan dikembalikan ke barak sesuai porsinya.
