"Terus yang kelima, hentikan represi dan dwifungsi militer di ranah sipil," tegasnya.
Selain menyoroti isu-isu makro kenegaraan, demonstran turut membawa keresahan terkait masalah pajak pembalut. Mereka pun membagi-bagikan pembalut kepada sejumlah polisi wanita (polwan) di yang bersiaga di Gedung Negara Grahadi sebagai bentuk protes simbolis atas ketidakadilan kebijakan, serta menyoroti ancaman krisis kesehatan akibat buruknya mitigasi bencana yang dilakukan negara.
"Kami memberikan pembalut kepada Polwan dan juga kepada teman-teman itu adalah bukti bahwa pemerintah itu kok tega gitu memajaki rahim kita sendiri yang melahirkan generasi Indonesia juga kok dipajaki gitu," kata Juru Bicara Aliansi Suroboyo Bergerak, Putri Bunga.
"Kalau misalnya pemerintah tahu prioritas itu ya harusnya hal-hal kayak pembalut enggak dipajaki loh, maksudnya mereka udah kurang kaya apa gitu sekian ratus juta masyarakat kita bayar pajak untuk hal-hal dasar kayak gini, kita enggak minta untuk berdarah setiap bulan ya masa dipajakin," tambahnya.
Polwan sempat membalas pemberian pembalut dari massa aksi itu dengan mawar merah. Namun tawaran dari pihak kepolisian tersebut ditolak mentah-mentah oleh massa demonstran di lokasi demi menjaga muruah pergerakan.
Kardono sebagai koordinator Aliansi Arek Suroboyo Bergerak mengatakan, penolakan tersebut dilakukan bukan untuk memancing keributan, melainkan sebagai langkah tegas untuk menjaga independensi gerakan serta menghindari narasi publik yang bisa menganggap bahwa aksi perlawanan ini merupakan sebuah bentuk kegiatan kolaborasi yang difasilitasi aparat.
"Ini bukan aksi kolaborasi. Nanti bisa disalahartikan sebagai aksi bersama. Kita bukan massa seperti itu, seperti deklarasi Raffi Ahmad itu," pungkas Kardono.
