NADIKABAR.COM — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Suroboyo Bergerak dan kelompok Srikandi Suraboyo menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (8/11). Sebagian besar demonstran yang hadir di lokasi merupakan kelompok perempuan.
Pantauan NadiKabar.com di lokasi, para demonstran mengekspresikan kekecewaan mereka melalui berbagai medium, mulai dari aksi membentangkan poster bernada protes, berorasi secara bergantian, membacakan puisi, hingga menampilkan seni teatrikal dan pertunjukan musik.
Poster yang mereka bawa di antaranya bertuliskan, 'Dirampok pajak, diracun embege, diasap karhutla', 'Indonesia sadar sebelum Indonesia modar,' hingga 'rezim halu rakyat ngelu'. Terdapat pula poster bertuliskan 'asap bukan takdir' serta 'dari dapur ke jalan, emak-emak melawan'.
Sementara itu aparat kepolisian telah bersiaga di halaman Gedung Negara Grahadi dengan memasang barikade pagar kawat berduri untuk mengawal unjuk rasa. Tampak juga sejumlah kendaraan pengurai massa.
"Campur. Jadi ada dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, dari kalangan profesional, tenaga medis, terus dari akademisi. Lengkap ini. Maksudnya banyak yang tergabung dari elemen-elemen lainnya gitu loh," kata Koordinator Umum Aliansi Suroboyo Bergerak, Kardono Setyorakhmadi, Minggu (8/11).
Tuntutan pertama yang disuarakan oleh Aliansi Suroboyo Bergerak dan Srikandi Suroboyo ini berfokus pada evaluasi total kepemimpinan nasional.
Massa menilai pemerintahan saat ini tidak kompeten dalam mengelola negara secara menyeluruh, sehingga berdampak pada berbagai lapisan masyarakat yang semakin terimpit kesulitan ekonomi dan regulasi.
Tuntutan kedua, mereka mendesak pemerintah menyelesaikan krisis ekologi dan kemanusiaan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
Massa mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan peristiwa itu sebagai bencana nasional, serta menindak tegas semua pihak yang terbukti melakukan pembakaran tanpa pandang bulu.
"Yang kedua, tetapkan karhutla sebagai bencana nasional, tangkap pembakar dan korporasi yang melakukannya, serta pulihkan hak korban bencana," ujarnya.
Massa aksi juga mengkritik keras postur anggaran negara yang dinilai banyak dihabiskan untuk proyek-proyek yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Alokasi dana untuk program-program yang dianggap menghamburkan uang negara diminta untuk segera dihentikan untuk menyelamatkan sektor krusial lainnya yang kini terancam dipangkas.
"Yang ketiga, hentikan program boros yang anti-rakyat dan anti-demokrasi seperti MBG, Kopdes, pembentukan Batalyon Teritorial Pembantu, dan sebagainya," tuturnya.
Buruknya manajemen negara turut disorot demonstran dalam menyuarakan protes di ruang publik. Kondisi ini dinilai semakin memperparah tekanan ekonomi yang memberatkan masyarakat, mulai dari merosotnya nilai tukar rupiah, tidak stabilnya pasar modal, hingga rentannya ketahanan hajat hidup orang banyak.
"Yang keempat, perbaiki tata kelola di segala bidang. Kita tahu lah bahwa Indonesia sedang menuju ke krisis energi, terus kemudian ya IHSG jebol, rupiah semakin melemah, ya itu akibat dari buruknya tata kelola dan buruknya kontrol terkait krisis tersebut," ucapnya.
Tuntutan kelima sekaligus yang terakhir yakni penolakan masyarakat terhadap meluasnya peran militer di luar ranah pertahanan atau sipil. Mereka juga menolak segala bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi warga negara dan meminta agar instrumen pertahanan dikembalikan ke barak sesuai porsinya.
"Terus yang kelima, hentikan represi dan dwifungsi militer di ranah sipil," tegasnya.
Selain menyoroti isu-isu makro kenegaraan, demonstran turut membawa keresahan terkait masalah pajak pembalut. Mereka pun membagi-bagikan pembalut kepada sejumlah polisi wanita (polwan) di yang bersiaga di Gedung Negara Grahadi sebagai bentuk protes simbolis atas ketidakadilan kebijakan, serta menyoroti ancaman krisis kesehatan akibat buruknya mitigasi bencana yang dilakukan negara.
"Kami memberikan pembalut kepada Polwan dan juga kepada teman-teman itu adalah bukti bahwa pemerintah itu kok tega gitu memajaki rahim kita sendiri yang melahirkan generasi Indonesia juga kok dipajaki gitu," kata Juru Bicara Aliansi Suroboyo Bergerak, Putri Bunga.
"Kalau misalnya pemerintah tahu prioritas itu ya harusnya hal-hal kayak pembalut enggak dipajaki loh, maksudnya mereka udah kurang kaya apa gitu sekian ratus juta masyarakat kita bayar pajak untuk hal-hal dasar kayak gini, kita enggak minta untuk berdarah setiap bulan ya masa dipajakin," tambahnya.
Polwan sempat membalas pemberian pembalut dari massa aksi itu dengan mawar merah. Namun tawaran dari pihak kepolisian tersebut ditolak mentah-mentah oleh massa demonstran di lokasi demi menjaga muruah pergerakan.
Kardono sebagai koordinator Aliansi Arek Suroboyo Bergerak mengatakan, penolakan tersebut dilakukan bukan untuk memancing keributan, melainkan sebagai langkah tegas untuk menjaga independensi gerakan serta menghindari narasi publik yang bisa menganggap bahwa aksi perlawanan ini merupakan sebuah bentuk kegiatan kolaborasi yang difasilitasi aparat.
"Ini bukan aksi kolaborasi. Nanti bisa disalahartikan sebagai aksi bersama. Kita bukan massa seperti itu, seperti deklarasi Raffi Ahmad itu," pungkas Kardono.
