Menurut dia, mekanisme B2B terkadang menghadapi kendala karena transaksi perdagangan energi juga dipengaruhi kepentingan pemerintah negara pemasok. Karena itu, kerja sama antarpemerintah diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh pasokan.
Ia menjelaskan kesepakatan pada tingkat pemerintah selanjutnya dapat ditindaklanjuti melalui transaksi antarbadan usaha maupun kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
“Tapi saya melihat bahwa kalau ini bisa kita lakukan, ini akan lebih menjamin keandalan pasokan impor,” katanya.
Saleh berharap perubahan mekanisme tersebut dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan negara pemasok sekaligus menjaga kontinuitas impor minyak mentah dan BBM di tengah ketidakpastian geopolitik global.
