NADIKABAR.COM — Dewan Energi Nasional (DEN) menyambut penerbitan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 yang mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG untuk memperkuat diversifikasi sumber impor energi nasional.
Anggota DEN periode 2026–2030 dari Unsur Pemangku Kepentingan Saleh Abdurrahman mengatakan perubahan mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi dinamika geopolitik global yang dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan dan pasokan energi.
“Lalu lintas perdagangan minyak mentah maupun BBM itu sangat rentan, sangat bergantung pada kondisi geopolitik. Sehingga kita perlu melakukan diversifikasi sumber-sumber energi kita,” katanya di Bandung, Jawa Barat, Selasa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor migas Indonesia mencapai 32,57 miliar dolar AS sepanjang Januari-September 2026 atau meningkat 37,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada periode tersebut, perdagangan migas Indonesia juga mengalami defisit sebesar 23,60 miliar dolar AS yang menunjukkan besarnya kebutuhan impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
Melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2026, pemerintah mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG dari tender antarbadan usaha atau business to business (B2B) menjadi skema government to government (G2G) dan government to business (G2B).
Dalam mekanisme baru tersebut, pemerintah melakukan kesepakatan langsung dengan negara pemasok, sedangkan proses pengadaan dilaksanakan oleh badan layanan umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah sebelum pasokan dibeli oleh Pertamina.
“Sehingga pemerintah sekarang ini langsung menggunakan skema G2G,” ujar Saleh.
Menurut dia, mekanisme B2B terkadang menghadapi kendala karena transaksi perdagangan energi juga dipengaruhi kepentingan pemerintah negara pemasok. Karena itu, kerja sama antarpemerintah diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh pasokan.
Ia menjelaskan kesepakatan pada tingkat pemerintah selanjutnya dapat ditindaklanjuti melalui transaksi antarbadan usaha maupun kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
“Tapi saya melihat bahwa kalau ini bisa kita lakukan, ini akan lebih menjamin keandalan pasokan impor,” katanya.
Saleh berharap perubahan mekanisme tersebut dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan negara pemasok sekaligus menjaga kontinuitas impor minyak mentah dan BBM di tengah ketidakpastian geopolitik global.
