Pasal selanjutnya yang dianggap Denny sebagai operasi politik Jokowi adalah pasal selundupan atau Pasal 18 Ayat (3) pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang syarat pendidikan.
Secara rinci pasal itu berbunyi "Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi".
Pasal ini memicu polemik usai diketahui tidak ditemukannya ijazah setara SMA pada dokumen pencalonan Gibran di Pemilu 2024. Padahal, syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden dalam UU PKPU adalah melampirkan bukti kelulusan berupa ijazah.
"Syarat pendidikan yang seharusnya berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat digibrankan melalui pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 yang semakin terindikasi adalah pasal selundupan demi meloloskan Saudara Gibran menjadi wakil presiden Itulah sebenarnya operasi politik yang merusak kejujuran dan keadilan Pilpres 2024," jelas Denny.
Denny lantas menyindir pernyataan Jokowi soal polemik ijazah Gibran yang dianggap untuk menurunkan reputasi wakil presiden RI tersebut.
"Untuk Saudara Gibran, tanpa didowngrade sekalipun memang reputasinya masih belum layak. Beliau seharusnya tidak dipasangkan menjadi wakil presiden. Bahkan untuk menjadi Wali Kota Solo pun, sama-sama kita tahu, masih perlu dipertanyakan kelayakannya," ujar Denny.
Denny kemudian menyarankan kepada Jokowi untuk menasihati anak sulungnya sebagai wakil presiden dan ambil sikap atas polemik ini.
"Yang paling tepat adalah memberikan usulan kepada anak Gibran untuk sudahlah mundur dari posisi wakil presiden. Itu adalah tindakan negarawan, itu adalah langkah yang bijak dan itu adalah cara pertobatan bagi keluarga Solo agar tidak semakin merusak politik Republik, politik Indonesia," ucap Denny.
Sebelumnya, Jokowi menanggapi polemik ijazah anak sulungnya sebagai operasi politik.
"Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10).
