“Terhindar dari mafia yang ingin menipu orang dengan iming-iming kerja ke luar negeri. Masyarakat supaya tidak terbujuk dan tidak tergiur,” katanya.
Hendarsam mengatakan sebagian besar korban TPPO dan TPPM berawal dari persoalan ekonomi sehingga program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Masalah utamanya, masalah ekonominya coba kita selesaikan. Itu tujuan utama kita, mudah-mudahan hal ini bisa berlanjut,” ujarnya.
Ia menilai Desa Binaan Imigrasi dapat menyentuh langsung masyarakat sekaligus menangani persoalan ekonomi dari hulu.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Yuni Santi Nurani mengatakan pembentukan Desa Binaan Imigrasi melibatkan pemerintah kapanewon dan kalurahan, dunia pendidikan, aparat kewilayahan, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat.
Pelibatan berbagai unsur tersebut, kata dia, ditujukan agar program berkembang sebagai kegiatan bersama dan tidak menjadi program sektoral keimigrasian.
