NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi X DPR bidang pendidikan, Lalu Hadrian menyerahkan sepenuhnya soal petisi desakan audit dan verifikasi ijazah anggota DPR kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Terkait verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR, hal tersebut merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Lalu saat dihubungi, Selasa (17/11).
Meski begitu, dia mengaku menghormati dan memaklumi desakan masyarakat tersebut. Menurut Lalu, anggota DPR adalah pejabat publik yang dituntut terbuka terkait rekam jejak dan latar belakang pendidikannya.
Prinsipnya, ujar dia, Komisi X mendukung transparansi keabsahan ijazah. Namun, prosesnya harus tetap melalui ketentuan peraturan undang-undang.
"Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku," ujar Lalu.