"Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah," tulisnya.
Dia mendesak pimpinan DPR transparan soal rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik, mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik.
Kedua, meminta KPU RI dan Kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen.
"Ketiga, mendesak seluruh anggota DPR RI secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat".