NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi X DPR bidang pendidikan, Lalu Hadrian menyerahkan sepenuhnya soal petisi desakan audit dan verifikasi ijazah anggota DPR kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Terkait verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR, hal tersebut merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Lalu saat dihubungi, Selasa (17/11).

Meski begitu, dia mengaku menghormati dan memaklumi desakan masyarakat tersebut. Menurut Lalu, anggota DPR adalah pejabat publik yang dituntut terbuka terkait rekam jejak dan latar belakang pendidikannya.

Prinsipnya, ujar dia, Komisi X mendukung transparansi keabsahan ijazah. Namun, prosesnya harus tetap melalui ketentuan peraturan undang-undang.

"Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku," ujar Lalu.

Namun, Lalu menilai syarat pendidikan saat proses pencalonan anggota DPR bagian dari syarat administrasi yang harus dipenuhi, yang di dalamnya mencakup dokumen ijazah.

Menurut dia, proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen juga menjadi bagian dari tahapan yang dilakukan KPU.

"Jadi, untuk memastikan bagaimana proses verifikasi dilakukan, tentu lebih tepat jika ditanyakan langsung kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan," ujar politikus PKB itu.

Petisi untuk membuka dan memverifikasi ijazah anggota DPR muncul di laman change.org yang diinisiasi seseorang bernama Farida Octavia.

Hingga pukul 14.29 WIB, petisi tersebut telah diteken 22.098 orang. Dalam petisinya, Farida menyebut kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif saat ini tengah berada di titik krusial.

"Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah," tulisnya.

Dia mendesak pimpinan DPR transparan soal rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik, mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik.

Kedua, meminta KPU RI dan Kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen.

"Ketiga, mendesak seluruh anggota DPR RI secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat".