NADIKABAR.COM — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR di Senayan. Keputusan ini diambil di tengah polemik dokumen pendidikan.
Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR di Senayan. Keputusan ini diambil di tengah polemik dokumen pendidikan.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disambut Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.15 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI.
Kedatangan Gibran di gedung parlemen menandai proses pengunduran dirinya secara resmi dari kursi wakil presiden.
Sebelum mendatangi parlemen, Gibran diketahui telah terlebih dahulu menyampaikan niat mundur dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 dan 11 November 2026.
Keputusan pengunduran diri ini muncul di tengah sorotan tajam terkait polemik dokumen pendidikan Gibran menyusul adanya putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran karena dokumen tersebut dinilai tidak membuktikan penyelesaian pendidikan setingkat SMA atau sederajat sebagai syarat pencalonan Pilpres 2024.
Di sisi lain, dinamika politik di parlemen juga memanas setelah sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan pada Rabu (11/11/2026).
Usulan pemakzulan oleh para anggota dewan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan konstitusional sebagai wakil presiden.
Terkait mekanisme ketatanegaraan pascapengunduran diri ini, MPR perlu menggelar sidang guna menyatakan jabatan wakil presiden kosong secara resmi.
Selanjutnya, MPR akan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon pengganti wakil presiden kepada lembaga legislatif tersebut.
Proses pemilihan calon pengganti wakil presiden dari dua nama yang diajukan presiden itu nantinya akan diputuskan melalui sidang di MPR dalam kurun waktu paling lambat 60 hari.
