NADIKABAR.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings di Arusha International Conference Centre ke-153 di Arusha, Tanzania, hari ini. Pada kesempatan tersebut, Puan menyinggung demokrasi yang seharusnya dapat memberdayakan rakyat.
Puan menyampaikan pandangannya saat mengikuti agenda general debate IPU di mana setiap Ketua Parlemen anggota IPU bergantian menyampaikan pandangan. Sidang Umum IPU di Tanzania mengambil tema 'Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua'.
Di hadapan pimpinan IPU dan ketua parlemen dunia yang hadir, Puan mengatakan parlemen memikul empat tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil.
"Pertama, legislasi harus menetapkan aturan yang adil dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali, baik politik maupun ekonomi. Kedua, kebijakan anggaran harus memastikan bahwa dana publik berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar untuk menyamakan kesempatan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kemampuan rakyat," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026).
Puan lanjut menyampaikan poin yang ketiga, yakni bagaimana pengawasan Parlemen harus memastikan bahwa semua otoritas pemerintahan beroperasi dalam batas-batas hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Keempat, fungsi perwakilan harus memastikan bahwa suara rakyat hadir sebelum keputusan dibuat, bukan hanya didengar setelah keputusan diselesaikan," lanjutnya.
Puan mengingatkan, tugas parlemen bukan hanya menghasilkan kebijakan yang tampak bagus di atas kertas.
"Tetapi untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan rakyat," sambung Puan.
Di sisi lain, Puan menyatakan memang tak dapat disangkal ada ketegangan antara demokrasi, kedaulatan nasional, dan geoekonomi serta geopolitik global. Oleh karena itu, ia menilai kerja sama internasional sangat penting.
"Khususnya, kerja sama yang sehat dan tidak menghilangkan hak bangsa dan negara untuk menentukan pilihan pembangunan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan rakyat mereka," ujarnya.
Menurut Puan, kedaulatan nasional dan solidaritas internasional bukanlah kutub yang berlawanan, namun sebaliknya negara-negara yang berdaulat dan setara membentuk dasar bagi kerja sama internasional yang adil.
"Dengan demikian, demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara. Demokrasi juga harus ada di antara negara-negara. Tata kelola global harus menyediakan ruang yang lebih adil bagi bangsa-bangsa, besar atau kecil, negara maju atau negara berkembang," papar Puan.
