NADIKABAR.COM — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di Indonesia saat ini terbilang relatif tinggi dibandingkan negara lain.
Bimo mengatakan besaran PTKP di Indonesia setara dengan 67 persen produk domestik bruto (PDB) per kapita dan mencapai tujuh kali garis kemiskinan.
"Data menunjukkan bahwa di antara negara OECD dan G20, Indonesia termasuk negara yang menerapkan implementasi PTKP relatif tinggi," kata Bimo dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Menurut dia, kewenangan dalam merumuskan kebijakan fiskal berada pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu.
Sementara, DJP berperan sebagai otoritas pengadministrasian dan pemungutan pajak, termasuk memberikan dukungan berupa penyediaan data perpajakan yang diperlukan dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan tersebut.
