Meski begitu, Bimo menyatakan siap terlibat apabila Kementerian Keuangan memberikan arahan untuk melakukan kajian ulang terhadap ketentuan PTKP.

"Apabila memang kebutuhannya, memang arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk mengkaji kembali, tentu kami akan dengan siap sedia untuk ikut mengkaji kembali," ujarnya.

PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Aturan PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar.