NADIKABAR.COM — Pemerintah memperkuat penegasan batas administrasi desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP). Langkah ini dilakukan untuk mencegah sengketa antarwilayah, memperjelas kepemilikan aset, sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tidak terkendala persoalan batas administrasi.
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri) mengintensifkan sosialisasi penegasan batas desa dengan melibatkan pemerintah daerah dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan ini membahas kebijakan penegasan batas desa, pemilihan peta dasar, metode penelusuran batas wilayah hingga verifikasi teknis hasil pemetaan.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Bernhard E Rondonuwu yang diwakili Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Lusje Anneke Tabalujan menegaskan batas desa memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan.
"Batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa," kata Lusje, dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).
