Menurut Lusje, kepastian batas wilayah bukan hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Kejelasan batas juga dibutuhkan untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, memperjelas aset pemerintah desa maupun masyarakat, serta mengurangi potensi konflik antarwilayah.
Dalam sosialisasi tersebut, BIG menekankan penggunaan Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 sebagai peta dasar penegasan batas desa. Peta dengan skala tersebut dinilai memiliki ketelitian geometrik dan detail objek yang lebih memadai untuk mengidentifikasi batas wilayah, termasuk jalan, sungai, saluran air, dan bangunan.
Jika peta RBI skala 1:5.000 belum tersedia, pemerintah dapat menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi (CTRT) dengan resolusi spasial paling rendah empat meter. Sumber citra lain juga dapat digunakan sepanjang memenuhi persyaratan teknis.
Integrasi data geospasial menjadi perhatian penting agar peta tematik yang disusun kementerian, pemerintah daerah, maupun pihak lain tetap mengacu pada peta dasar yang sama.
Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih penggunaan lahan, perizinan, hingga pelaksanaan program pembangunan. Proses penegasan batas desa dilakukan melalui pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pelacakan batas, kesepakatan antardesa, hingga pengesahan melalui peraturan kepala daerah.
