Freddy memaparkan program HDDAP saat ini menjangkau 7 provinsi dan 13 kabupaten yang menjadi basis lahan kering utama di Indonesia, meliputi Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Sumedang, Batang, Wonosobo, Sumenep, Gresik, Lumajang, Buleleng, Ende, Enrekang, hingga Gowa.
Program ini akan secara bertahap menargetkan pembentukan 350 koperasi hortikultura berbadan hukum yang ditargetkan pada tahun 2029, melalui penyatuan identitas kelembagaan di bawah satu nama Koperasi Hortikultura.
Kelembagaan bersama dalam sebuah koperasi itu diharapkan fondasi ekosistem yang mandiri bagi para petani di kawasan lahan kering agar mereka siap menghadapi kemandirian ekonomi begitu masa proyek berakhir.
"Itu namanya koperasi hortikultura, satu identitas ya, dan itu nanti kalau terbentuk 2029 itu kurang lebih 200 sampai 350 lah. Itu nanti selama perjalanannya 5 sampai 10 tahun kemudian, itu kita kawal terus pembinaan agribisnisnya, sehingga mereka bisa mengelola omset mungkin bisa Rp 5 sampai 10 miliar satu koperasi," papar Freddy.
"Dari satu koperasi itu nanti share Rp 1 miliar, kalau ada 350 kan Rp 350 miliar, itu mudah-mudahan sudah bisa bikin bank hortikultura. Kalau sudah bank hortikultura terbentuk, itu nanti untuk pembiayaan dari mereka sendiri sudah bisa. Di sisi petani mereka akan mandiri, di sisi pemerintah nggak akan lagi ketergantungan oleh APBN," pungkasnya.
