NADIKABAR.COM — Pertanian di Indonesia tak melulu memiliki lahan yang subur, ada pula lahan kering yang juga menyimpan potensi besar. Guna memaksimalkan potensi dan pendapatan petani di lahan kering, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Hortikultura pun membangun sebuah ekosistem yang kuat dan berkelanjutan.

Adalah Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP), sebuah program yang diinisiasi Dirjen Hortikultura yang berkolaborasi dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Lahan dan Dirjen Irigasi Pertanian.

Program ini mengambil langkah strategis guna mentransformasi sistem agribisnis nasional di kawasan lahan kering melalui pendekatan yang komprehensif dari hulu hingga hilir.

"HDDAP ini, bahasa Indonesianya adalah proyek pengembangan hortikultura di lahan kering. Jadi lengkap dari hulu sampai hilir itu bantuannya banyak sekali, semua bantuan ada dilakukan untuk pengembangan agribisnis hortikultura," terang Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura selaku Project Director HDDAP, Freddy, saat ditemui detikJogja di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Sleman, Kamis (29/10/2026).

Komitmen ini semakin ditegaskan dengan peluncuran Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) serta berbagai agenda yang dipusatkan di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Sleman.

Freddy menekankan pentingnya peningkatan kualitas, penerapan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices atau GAP), serta daya saing global bagi produk hortikultura Indonesia.

Melalui penguatan kelembagaan KEP, para penerima bantuan akan dibimbing agar bisa memenuhi standar internasional, dengan penerapan teknologi smart farming yang disesuaikan, serta pembukaan akses pasar ekspor yang masif.

"Di hilirisasi kita harus punya nilai tambah, jadi semua petani hortikultura harus berani diversifikasi produk, nggak lagi cuma produksi segar, sudah ke pengepul, nggak. Harus berdaya saing, dia harus punya kemasan, harus punya brand-nya. Nanti kita ajarin di HDDAP ini," ujar Freddy.

"Mau nggak mau, petani hortikultura harus naik kelas. Itu yang kita cita-citakan yang tadinya di pengepul, kita akan naikkan mereka ke retail modern, ke ekspor. Dan itu pun nanti di semua penerima manfaat ini kita harus naikkan kelas mereka. Pemasarannya harus kalau bisa ekspor," imbuhnya.

Program HDDAP ini, kata Freddy, mendapat dukungan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

"Ini sifatnya pinjaman sampai 2029, start-nya 2025, itu kami sudah satu tahun nih menjalani dan berbagai progres sudah kita jalani, sehingga ini adalah momentum evaluasi selama dari Januari dan juga persiapan nanti 2027," ujar Freddy.

Freddy memaparkan program HDDAP saat ini menjangkau 7 provinsi dan 13 kabupaten yang menjadi basis lahan kering utama di Indonesia, meliputi Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Sumedang, Batang, Wonosobo, Sumenep, Gresik, Lumajang, Buleleng, Ende, Enrekang, hingga Gowa.

Program ini akan secara bertahap menargetkan pembentukan 350 koperasi hortikultura berbadan hukum yang ditargetkan pada tahun 2029, melalui penyatuan identitas kelembagaan di bawah satu nama Koperasi Hortikultura.

Kelembagaan bersama dalam sebuah koperasi itu diharapkan fondasi ekosistem yang mandiri bagi para petani di kawasan lahan kering agar mereka siap menghadapi kemandirian ekonomi begitu masa proyek berakhir.

"Itu namanya koperasi hortikultura, satu identitas ya, dan itu nanti kalau terbentuk 2029 itu kurang lebih 200 sampai 350 lah. Itu nanti selama perjalanannya 5 sampai 10 tahun kemudian, itu kita kawal terus pembinaan agribisnisnya, sehingga mereka bisa mengelola omset mungkin bisa Rp 5 sampai 10 miliar satu koperasi," papar Freddy.

"Dari satu koperasi itu nanti share Rp 1 miliar, kalau ada 350 kan Rp 350 miliar, itu mudah-mudahan sudah bisa bikin bank hortikultura. Kalau sudah bank hortikultura terbentuk, itu nanti untuk pembiayaan dari mereka sendiri sudah bisa. Di sisi petani mereka akan mandiri, di sisi pemerintah nggak akan lagi ketergantungan oleh APBN," pungkasnya.