NADIKABAR.COM — Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan memperluas cakupan dan pembentukan Desa Binaan Imigrasi untuk mendukung program ketahanan pangan secara nasional dengan menggalakkan kegiatan penanaman komoditas pangan di tingkat desa.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko di Gunungkidul, Selasa, mengatakan pihaknya akan memasifkan penanaman komoditas pangan di setiap wilayah Desa Binaan Imigrasi dalam satu hingga dua bulan ke depan.

"Di beberapa daerah sudah kita lakukan pemberdayaan termasuk di Gunungkidul dan kami sudah siapkan satu hingga dua bulan ke depan lebih masif," katanya.

Beberapa daerah yang telah membentuk Desa Binaan Imigrasi, antara lain Provinsi Banten, Provinsi Jambi, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk memperkuat program ketahanan pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

"Jadi Imigrasi itu selama ini memang diberikan keleluasaan untuk berkreativitas (memperkuat ketahanan pangan)," ujarnya.

Pihaknya belum menetapkan secara rinci target luas lahan tanam dalam program Desa Binaan Imigrasi secara nasional karena akan menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan.

"Tapi ada di beberapa daerah, yang sudah berjalan. Saya minta itu diperluas," katanya.

Menurut dia, komoditas tanaman pangan di setiap Desa Binaan Imigrasi juga berbeda-beda karena menyesuaikan kebutuhan daerah setempat dan kondisi iklim.

"Contohnya di Muaro Jambi, mereka dengan masyarakat sekitar menanam melon. Karena memang di sana diperlukan itu," ujarnya.

Pihaknya akan menggandeng perusahaan swasta untuk mengarahkan tanggung jawab sosial perusahaan ke program Desa Binaan Imigrasi, misalnya melalui pengadaan bibit tanaman pangan maupun program pendampingan lainnya.

"Bisa melalui bimbingan. Bibit itu disalurkan ke masyarakat sekitar yang menanam hingga mendapatkan hasil daripada itu," katanya.

Menurut dia, Desa Binaan Imigrasi didampingi oleh sekitar 1.000 Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan masing-masing Pimpasa membawahi sebanyak lima desa binaan.

"Jadi kemungkinan akan ada kurang lebih 50.000 desa binaan apabila ini maksimal dan kita bisa maksimalkannya," ujarnya.