NADIKABAR.COM — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan penerapan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) tidak menimbulkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara berganda atas transaksi digital lintas negara.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan sistem tersebut dirancang untuk melengkapi mekanisme pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah berjalan.
“Kebijakan SPP-TDLN ini kami hadirkan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Adil bagi penjual di dalam maupun luar negeri, serta adil bagi konsumen Indonesia di mana pun mereka berbelanja,” kata Bimo dalam paparan “Kebijakan Perpajakan Terkini” dikutip di Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Dia menegaskan SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku. Sistem tersebut berfungsi sebagai mekanisme pemungutan PPN berbasis teknologi atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar daerah pabean.
“Jadi, ketika ada kekhawatiran masyarakat apakah transfer atau remitansi akan dikenakan pajak, perlu dibedakan objek transaksinya,” ujar Bimo.
