Lebih lanjut, DJP mengungkapkan bahwa pengembangan SPP-TDLN masih berada dalam proses stabilisasi sistem.
Penyelenggaraan SPP-TDLN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025, dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai pihak penyelenggara sistem.
Dalam pelaksanaannya, DJP juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keterlibatan lembaga jasa keuangan serta penyelenggara sistem pembayaran.
Nantinya, bank maupun lembaga selain bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dapat berperan sebagai pemungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan.
