NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama akademisi tengah menggodok kebijakan dalam pembangunan daerah untuk menuju Jakarta Kota Global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan sejahtera.

"Ada tiga tema besar yang kita angkat yaitu infrastruktur, lingkungan, dan sosial ekonomi," kata Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Maruhal Mangasi Tunas Sijabat di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Bappeda DKI Jakarta bersama Sampoerna University menyelenggarakan International Symposium 2026 bertema “Towards Jakarta 500: Building a Resilient and Inclusive City".

Ia mengatakan bahwa diskusi tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk mencari dan menggodok kebijakan dengan mengikutsertakan akademisi dalam menentukan langkah ke depan.

Maruhal menjelaskan bahwa pada diskusi tersebut nantinya akan dibahas yang berkaitan dengan skema pembiayaan infrastruktur daerah, apakah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni atau dengan skema lainnya.

"Seperti skema PPP (Public Partner Partnership), atau dengan skema obligasi daerah sebagian, jadi dicampur, sebagian APBD, APBN, ataupun dari obligasi daerah," ujarnya.

Maruhal mengatakan bahwa semua itu masih dalam ranah diskusi yang menggandeng para akademisi dan nantinya hasil diskusi tersebut apakah bisa dieksekusi menjadi kebijakan atau tidak tergantung pimpinan.

"Kami godok karena di sinilah forumnya, di sini hadir dari usur pemerintah pusat, pemerintah daerah, peneliti, akademisi, dosen, masyarakat, dan lembaga-lembaga pembiayaan seperti ADB sama World Bank," katanya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi atau Dean of Faculty of Engineering and Technology Sampoerna University Farid Triawan mengatakan, dalam rangka membantu Jakarta untuk mencapai visinya Jakarta top 20 city pada 2045 peran dari dunia pendidikan sangat penting.

Untuk itu Sampoerna University, kata Farid, mengambil langkah proaktif untuk menggodok apa saja policy yang diperlukan oleh Jakarta, agar tidak hanya berfokus pada infrastruktur saja namun harus mencakup semua lini.

"Kami berpikir apa yang harus ditelurkan, di sini betul-betul netral visinya adalah bagaimana dari pengetahuan, menjadi kebijakan berbasis bukti," katanya menambahkan.

Untuk itu, diskusi yang digelar tersebut kata dia, benar-benar ingin mencari titik temu dalam menangani persoalan atau masalah di Jakarta.