NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan untuk menjaga ketersediaan, stabilitas harga dan kelancaran distribusi pangan."Hal ini dilakukan melalui optimalisasi perencanaan pasokan, pengelolaan cadangan, pergudangan, rantai dingin, dan distribusi secara terpadu sesuai dengan fungsi masing-masing BUMD," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, di Jakarta Pusat, Senin.
Rano menyampaikan hal itu sebagai jawaban atas pertanyaan dan saran yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrat- Perindo, dan fraksi PSI
Sejumlah fraksi tersebut memberikan pertanyaan terkait ketahanan pangan dan perlindungan daya beli masyarakat yang menjadi bagian dari pandangan umum di DPRD DKI terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027.Lebih lanjut, Rano menjelaskan dalam menjaga ketahanan pangan dan perlindungan daya beli, Pemprov DKI juga berupaya meningkatkan frekuensi dan jumlah penyediaan bahan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Selain itu, Pemprov DKI memperluas akses pembelian pangan bersubsidi melalui penerapan sistem antrian daring.
Upaya lain yang dilakukan, yakni melakukan pemantauan stok dan harga, penguatan sistem peringatan dini, serta evaluasi distribusi secara berkelanjutan untuk mengantisipasi gangguan pasokan, meminimalkan kehilangan pangan, dan menjaga ketahanan pangan masyarakat Jakarta.Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban yang diberikan Pemprov DKI akan dibahas oleh alat kelengkapan DPRD bersama eksekutif.
"Selanjutnya jawaban Gubernur tersebut akan dibahas oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama eksekutif," kata dia.
