NADIKABAR.COM — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menggabungkan pemeriksaan empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terkait polemik "Pasal Gibran" ke dalam satu rangkaian persidangan.
Keempat aduan ini merupakan buntut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.
Ketua DKPP, Heddy Lugito mengatakan keempat perkara akan diperiksa sekaligus dalam satu sidang karena kesamaan teradu dan pokok aduan yang saling beririsan.
Heddy menyebut sidang pemeriksaan ini akan dilakukan dalam empat agenda, yakni mendengarkan pokok aduan dari pengadu dan jawaban teradu; mendengarkan keterangan pihak terkait; mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa alat bukti; serta pendalaman terhadap keterangan para pihak.
"Masing-masing dari keempat agenda tersebut akan dilaksanakan pada hari yang berbeda, yaitu 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026," kata Heddy dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11).
Heddy menyatakan awalnya DKPP menerima lima aduan. Empat di antaranya kemudian dinyatakan memenuhi syarat (MS) materiel.
"Dari lima aduan yang kami terima, empat aduan di antaranya berstatus Memenuhi Syarat dalam verifikasi materiel sehingga telah kami limpahkan menjadi perkara," ujarnya.